Potret Penanaman Modal Asing di ASEAN dalam Bingkai AFTA

Potret Penanaman Modal Asing di ASEAN dalam Bingkai AFTA

*Juniman

DATA terakhir menunjukkan, secara keseluruhan penanaman modal asing di ASEAN kembali meningkat. Akan tetapi, jika kita lihat per negara anggota ASEAN, terdapat perbedaan laju masuknya modal asing. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang mengalami pelarian modal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana pola penanaman modal asing di ASEAN pada era AFTA? Pertanyaan tersebut menarik untuk dibahas.

ASEAN merupakan salah satu kawasan yang kaya dengan sumber daya alam dan manusia. ASEAN juga merupakan salah satu kawasan di dunia yang mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari derasnya arus penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) ke negara-negara kawasan ini.

Arus penanaman modal asing ke ASEAN pada tahun 2001 meningkat 19,76 persen menjadi 13,24 miliar dollar AS dari 11,06 miliar dollar AS tahun 2000. Hal ini menunjukkan mulai membaiknya kepercayaan investor asing terhadap kawasan ini (Gambar 1).

Pada tahun 2001, hanya empat negara anggota ASEAN mengalami peningkatan penanaman modal asing, yaitu Singapura (naik 59,22 persen), Filipina (naik 44,40 persen), Thailand (naik 33,63 persen), dan Vietnam (naik 0,85 persen). Lima negara anggota ASEAN lainnya mengalami penurunan penanaman modal asing, yaitu Malaysia (turun 85,37 persen), Brunei Darussalam (turun 59,33 persen), Myanmar (turun 51,76 persen), Kamboja (turun 36,87 persen), dan Laos (turun 29,41 persen).

Adapun Indonesia sejak tahun 1998 sampai 2001 mengalami pelarian modal asing (Tabel 1). Sebagai contoh Sony Corporation, PT National Gobel telah memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Malaysia. Bukan semata-mata karena situasi sosial politik Indonesia kurang kondusif yang menjadi penyebab hengkangnya investor asing dari negeri ini. Masih banyak lagi faktor penyebab, seperti makin banyaknya praktik pungutan liar (pungli), makin maraknya suap, makin maraknya premanisme, makin tingginya upah buruh, makin tingginya harga energi (listrik), dan kurang adanya insentif dari pemerintah bagi investor asing.

*Pasar yang besar

ASEAN Free Trade Area (AFTA), atau kawasan perdagangan bebas ASEAN, pertama kali dideklarasikan pada Januari 1992 bertujuan mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan antarsesama anggota ASEAN. AFTA akan menyatukan perekonomian ASEAN menjadi satu wadah produksi dan membuat pasar regional tersendiri. Penurunan tarif ini diusahakan mencakup banyak produk dengan tarif tidak lebih dari lima persen. Hambatan nontarif perdagangan antarnegara ASEAN juga akan dihilangkan.

Sejak 1 Januari 2003, sebanyak 99,55 persen dari total tarif (44.361 tarif) enam negara pertama penanda tangan AFTA (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) telah diturunkan 0-5 persen. Produk-produk yang masih mempunyai tarif di atas lima persen hanya merupakan produk sensitif dan di luar dari daftar penurunan tarif. Rata-rata tarif dari enam negara anggota ASEAN tersebut telah turun menjadi 2,39 persen dari 12,76 persen ketika penurunan tarif dimulai tahun 1993.

Penurunan tarif 0-5 persen perdagangan antarnegara ASEAN untuk anggota baru dijadwalkan sebagai berikut; Vietnam pada tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, serta Kamboja tahun 2010. Keseluruhan pada tahun 2003, dari sepuluh negara ASEAN, sebanyak 87,85 persen produk telah memiliki tarif 0-5 persen.

Dengan AFTA, kawasan Asia Tenggara menjadi satu pasar terintegrasi dengan potensial 500 juta jiwa. Ini membuat investor asing lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di sini.

Dengan AFTA, investor asing dapat membangun pabrik baru di suatu negara ASEAN, dan menyuplai hasil produknya ke seluruh pasar ASEAN dari negara tersebut, tanpa harus menghadapi kendala tarif tinggi lagi. Negara yang akan dipilih tentu yang memiliki banyak keunggulan komparatif, di antaranya tersedianya sumber bahan baku berlimpah, tenaga kerja berlimpah dengan upah rendah, adanya industri serupa, kondisi sosial politik dan keamanan yang kondusif, tarif listrik murah, tidak adanya praktik pungli, suap dan premanisme, dan nilai tukar mata uang yang stabil.

*Pola FDI per industri

Dari data kumulatif nilai penanaman modal asing ke ASEAN berdasarkan industrinya (selain migas) tahun 1995- 2001, sebagian besar (23,5 persen) dari total investasi asing berada pada industri peralatan radio, televisi, dan komunikasi, sebanyak 23,3 persen di industri kimia dan produk dari kimia, serta 9,8 persen di industri kertas dan produk dari kertas. Kemudian 6,3 persen dari total investasi asing di ASEAN pada sektor manufaktur berada di industri logam dasar, 5,4 persen di industri karet dan produk dari plastik, 5,3 persen di industri produk-produk nonmineral logam lainnya, 4,1 persen di industri produk makanan dan minuman, 3,6 persen di industri mesin dan peralatannya, 3,4 persen di industri produk-produk logam kecuali mesin dan peralatannya, 2,7 persen di industri otomotif, dan sisanya di industri lainnya.

Dari sepuluh besar industri manufaktur yang menjadi primadona investor asing untuk menanamkan modalnya ke ASEAN di atas, sebagian besar merupakan industri dengan padat modal dan teknologi. Hal ini menunjukkan sebagian besar investor asing yang notabene merupakan negara industri maju (Jepang, AS, Taiwan) mulai merelokasikan pabriknya dari negara asal ke negara ASEAN untuk memanfaatkan AFTA.

Dari data yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN (Gambar 2), terlihat pada kurun waktu 1999-2001 penanaman modal asing yang masuk ke negara-negara ASEAN memiliki pola tertentu. Hal ini tentunya berkaitan dengan penentuan suatu negara yang akan dijadikan pusat produksi barang tertentu yang produksinya dipasarkan ke negara-negara ASEAN dengan memanfaatkan skema AFTA.

Untuk produk tekstil, yang merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia, untuk periode tahun 1999-2001 investasi paling besar masuk ke Singapura (148,6 juta dollar AS), disusul Indonesia (14,5 juta), Filipina (3,7 juta), dan Thailand (2,1 juta). Dari data ini terlihat ada kecenderungan investor asing untuk menjadikan Singapura sebagai pusat industri tekstil ASEAN. Apabila ini berlangsung terus, Singapura dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia kelak.

Dalam industri furnitur, terlihat investor asing lebih tertarik menanamkan modalnya di Filipina. Dalam kurun 1999-2001, Filipina menerima FDI terbesar, yaitu 120,4 juta dollar AS, diikuti Singapura (44,5 juta), Malaysia (9,04 juta), dan Indonesia (1,45 juta). Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan Filipina akan menjadi pusat produksi furnitur ASEAN. Hal ini dikhawatirkan dapat mengikis posisi Indonesia, yang notabene merupakan pusat furnitur.

Adapun untuk industri karet dan produk dari plastik, Malaysia merupakan negara dengan daya tarik tertinggi. Dalam kurun waktu 1999-2001 Malaysia menerima FDI terbesar, yaitu 133,34 juta dollar AS, diikuti Singapura (108,22 juta), Thailand (4,12 juta), dan Indonesia (1,88 juta). Dengan demikian, terlihat untuk industri karet, Indonesia kalah menarik bagi investor asing dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, walaupun Indonesia memiliki perkebunan karet dan potensi lahan yang luas.

Untuk industri otomotif, arus penanaman modal asing dalam kurun waktu tahun 1999-2001 sebagian besar masuk ke Malaysia (63,09 juta dollar AS), diikuti Singapura (12,89 juta), dan Thailand (11,95 juta). Sementara Indonesia tidak menerima FDI sama sekali pada periode itu. Walaupun demikian, dalam perkembangan terakhir (tahun 2003), produsen otomotif Honda telah menanamkan modalnya di Indonesia untuk mendirikan pabrik otomotif yang akan memproduksi mobil jenis multiple purpose vehicle (MVP) yang akan dipasarkan ke ASEAN. Kelihatannya, untuk industri otomotif, perusahaan multinasional memilih membuat sentra produksi di beberapa negara ASEAN.

Diperkirakan pasar otomotif ASEAN ini akan tumbuh 30 persen sampai tahun 2008, yaitu sekitar 1,8 juta unit dibandingkan angka penjualan otomotif tahun ini yang diperkirakan sekitar 1,377 juta unit. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini, ditambah pasar ASEAN masih dinamis, akan menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya pada industri otomotif ini.

Dengan melihat angka-angka (Tabel 2), pertanyaannya, mengapa arus masuk FDI ke Indonesia sejak tahun 1998 menjadi negatif (disinvestment) atau adanya pelarian modal asing? Mengapa sektor-sektor industri yang menjadi primadona ekspor Indonesia justru kurang diminati investor asing? Mengapa sampai sekarang modal asing sulit masuk ke Indonesia?

Pemerintah Indonesia harus lekas bercermin. Apakah ada yang kurang untuk menarik investasi asing seperti sebelum krisis? Perkembangan indikator makro-ekonomi Indonesia, terlihat adanya perbaikan, di antaranya kurs rupiah relatif stabil, inflasi terkendali, suku bunga cenderung turun, ekspor meningkat, dan pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Akan tetapi, data-data investasi terakhir masih menunjukkan belum adanya minat yang tinggi dari investor asing untuk masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan masih adanya hambatan.

Banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah. Salah satunya yang paling mendesak adalah menciptakan keadaan sosial, politik, keamanan yang kondusif, menjamin kepastian hukum. Pemerintah harus memberantas segala pungutan liar, praktik suap dan premanisme yang dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi, mencabut peraturan daerah maupun pusat yang menghambat investasi asing, memperpendek jaringan birokrasi, dan memberikan insentif bagi investor asing.

Perlu dibuat peringkat suatu daerah berdasarkan kelayakan investasi. Dengan adanya peringkat ini, akan diketahui daerah mana yang memiliki iklim investasi yang baik dan daerah mana yang buruk iklim investasinya. Daerah yang memiliki peringkat rendah akan terpacu untuk memperbaiki kekurangannya. Peringkat ini juga akan memberikan informasi awal bagi investor asing yang ingin berinvestasi di suatu daerah.